Fraksi PKS Usulkan RUU Wajib Militer

No comment 1749 views

ad

Jakarta- Dalam rapat kerja Fraksi PKS DPR RI yang digelar kemarin, salah satu tema yang dibahas adalah soal pertahanan. Ketua komisi we yang juga politisi PKS Mahfudz Siddik, mengatakan pembahasan dalam forum tertutup itu mencuat agar FPKS mengusulkan RUU Bela Negara atau Wajib Militer (Wamil).

“Raker ini akan putuskan RUU mana yang akan jadi usul Fraksi PKS ke Baleg (Badan Legislasi), salah satunya misal tadi ada yang mengusulkan RUU Bela Negara atau Wajib Militer (Wamil),” kata Mahfudz Siddik di sela raker FPKS di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (30/1). Mahfudz menilai ada urgensinya Indonesia menerapkan wajib militer. Perspektif yang digunakan tidak hanya soal pertahanan, tapi soal membangun bangsa yang disiplin, kuat dan berkarakter.

“Wamil bukan hanya perspektif ancaman milter, tapi module wamil itu orang diajari tentang kedisiplinan, karakter, solidaritas, tanggungjawab, dan lainnya di tengah maraknya individualisme,” terang Mahfudz. “Kalau lihat praktek negara lain seperti Singapura, begitu lulus SMA dia ikut module wajib militer setahun, baru setelah itu ikut universitas,” imbuhnya. Namun Mahfudz mengatakan usulan ini masih sebatas ide.

Pun jika disepakati, perlu kepala dingin dalam mengkaji RUU ini. Selain itu, RUU ini mungkin bersinggungan dengan RUU lain di komisi we seperti RUU Komponen Cadangan (Komcad) dan RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Jika mendapat sambutan dari fraksi lain, maka PKS akan secara resmi mengusulkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR agar dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yaitu daftar seluruh rancangan UU yang harus dibahas DPR dalam satu masa periode. “Program bela negara atau wamil akan berdampak sangat kuat bagi banyak hal, terutama kesiapan warga negara ketika suatu waktu dimobilisasi untuk kepentingan pertahanan,” ucap ketua komisi we DPR dua periode itu.

Di dalam RUU ini mewajibkan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti module Komponen Cadangan. RUU ini sudah ada di DPR sejak 2002. Awal tahun ini pernah dibahas. Namun saat ini belum menjadi prioritas dalam pembahasan RUU di DPR. Pembahasan RUU Komcad ditunda hingga RUU Keamanan Nasional (Kamnas) selesai. Pasukan Komponen Cadangan dibentuk untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara.

Sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat 1, bentuk pasukan Komponen Cadangan ada tiga. Komponen Cadangan Marta Darat, Laut dan Udara. Komponen Cadangan hanya digunakan pada saat latihan dan mobilisasi. Dalam keadaan damai, Komponen Cadangan dibina dan disiapkan sebagai potensi pertahanan. Lalu, siapa saja warga negara yang wajib menjadi pasukan Komponen Cadangan? Pasal 8 ayat (1) Pegawai Negeri Sipil, pekerja dan/ atau buruh yang telah memenuhi persyaratan wajib menjadi anggota Komponen Cadangan. Ayat (2) mantan prajurit TNI yang telah memenuhi persyaratan dan dipanggil, wajib menjadi anggota Komponen Cadangan.

Ayat (3) warga negara selain Pegawai Negeri Sipil, pekerja dan/ atau buruh dan mantan prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat secara suka rela mendaftarkan diri menjadi Anggota Komponen Cadangan sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan. Untuk menjadi anggota Komponen Cadangan harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus, latihan dasar kemiliteran. Persyaratan umum mencakup warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sanksi Menolak Wajib Militer
RUU Komponen Cadangan juga mengatur soal sanksi bagi masyarakat yang menolak direkrut, dan mereka yang berupaya mencari-cari alasan agar tidak memenuhi syarat menjadi anggota komponen cadangan militer. Tak main-main, sanksinya adalah pidana penjara.

Pasal 38 menyebutkan:
1. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang memenuhi persyaratan, dengan sengaja tidak mematuhi panggilan menjadi Anggota Komponen Cadangan tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara pale lama 1 (satu) tahun.

2. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yang memenuhi persyaratan, dengan sengaja tidak mematuhi panggilan menjadi Anggota Komponen Cadangan tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara pale lama 6 (enam) bulan.

3. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan dirinya tidak memenuhi syarat menjadi Anggota Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara pale lama 1 (satu) tahun.

4. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan dirinya ditangguhkan menjadi Anggota Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara pale lama 1 (satu) tahun.

Pasal 40 mengatur hukuman bagi orang yang melakukan tipu muslihat untuk tidak ikut komponen cadangan.

1. Setiap orang yang dengan sengaja membuat atau menyuruh membuat orang lain dengan suatu pemberian atau janji, mempengaruhi, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, memberi kesempatan dan memberi keterangan, sengaja menggerakkan orang lain untuk tidak melaksanakan panggilan atau menyebabkan orang lain tidak memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara pale lama 2 (dua) tahun.

2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seseorang yang karena jabatan atau kedudukannya, pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 41 mengatur hukuman bagi anggota komponen cadangan yang membolos dinas.

1. Setiap Anggota Komponen Cadangan yang tidak melaksanakan dinas aktif pada saat latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara pale lama 1 (satu) tahun.

2. Setiap Anggota Komponen Cadangan yang tidak melaksanakan penugasan pada saat mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara pale lama 2 tahun.

3. Setiap Anggota Komponen Cadangan yang menolak perpanjangan masa bakti pada saat mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara pale lama 2 (dua) tahun. (PM)

Article source: "http://www.theglobejournal.com/Hukum/fraksi-pks-usulkan-ruu-wajib-militer/index.php"

admin

author
No Response

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.