Terkait Bali Nine, Abu Bakar : Indonesia Harus Menunjukkan Marwah Sebagai Negara Berdaulat

aboebakarHiruk pikuk proses eksekusi mati para terhukum yang tenar disebut kelompok Bali Nine bertambah riuh dengan pernyataan PM Asutralia Tony Abbott yang menyinggung soal bantuan tsunami Aceh.
 
Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Al-Habsyi seperti di cuplik dari SOROTnews.com (21/2/2015) menyampaikan bahwa sebagai negara berdaulat, Indonesia seharusnya mampu menunjukkan keberaniannya tanpa takut ancaman boikot dan intervensi dari negara lain.
 
“Jika penegakan hukum di Indonesia dapat diintervensi dengan ancaman boikot, ini berarti kedaulatan hukum negara ini sangat lemah, karena sudah takluk dengan ancaman boikot,”ujarnya.
 
Lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera ini,  seharusnya, Australia menghormati sistem hukum Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan dan berdaulat. Disisi lain, kata Aboebakar, Indonesia sendiri jangan sampai mau terintervensi dengan ancaman boikot.
 
“Indonesia harus menunjukkan marwahnya sebagai negara yang berdaulat. sistem hukum yang ada harus berjalan sebagai mana mestinya, jangan sampai terlihat lembek dimata dunia, nanti negara lain juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Australia,”pungkasnya.
 
Seperti diketahui, hukuman mati gelombang kedua warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) terpidana narkotika ditunda. Penundaan tersebut terkait masalah teknis yang harus diselesaikan.
 
Pernyataan ini disampaikan juru bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah. Dia menjelaskan, penundaan itu telah diketahui Australia yang 2 orang warganya, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, masuk dalam daftar tunggu narapidana yang akan dihadapkan pada regu tembak.
 
Husain menambahkan, saat menelepon Wakil Presiden Jusuf Kalla tadi siang, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengapresiasi pemerintah Indonesia.
 
"Pemerintah Australia menyampaikan terima kasih dan apresiasi karena menunda hukuman mati," ujar Husain di Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2015).
 
Meski demikian, dipastikan Husain, penundaan bukan karena permintaan dari Australia atau sejumlah negara lain. Namun, disebabkan aspek teknis.
 
"Pak JK (memberi tahu Menlu Bishop) bahwa memang pemerintah Indonesia menunda mungkin 3 minggu atau sebulan pelaksanaan itu, karena hal teknis yang harus disiapkan sebelum hal itu dilakukan," tambah dia.
 
Husain menyebut, dalam pembicaraan dengan Bishop, JK menekankan bahwa Indonesia hanya menunda hukuman. Pemerintah tidak mengubah keputusan karena saat ini Indonesia sudah berada dalam keadaan darurat narkotika.
 
Dia pun mengatakan, JK meminta agar Bishop dan Otoritas Austalia mengerti hukum yang ada Indonesia. Permintaan itu langsung ditanggapi positif oleh Bishop dan bahkan Australia mengatakan siap meningkatkan kerja sama dengan Indonesia untuk memerangi peredaran narkotika.
 
"Pak JK meminta masyarakat dan pemerintah Australia bisa memahami hukum yang berlaku di Indonesia," imbuh Husain. "Pemerintah Australia pun mengaku siap bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk memerangi peredaran narkotika ternyata Australia juga korban masalah seperti ini."pungkasnya. (sorotnews/abu ghozy)
author
No Response

Leave a Reply