Fahri Hamzah Pertanyakan Tak Disebutnya Hasil Praperadilan BG Di Surat Presiden

(null)

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempersoalkan tidak disebutkannya hasil keputusan praperadilan Budi Gunawan di dalam surat resmi dari Presiden RI.
DPR Persoalkan Isi Surat Presiden soal Kapolri dan Perppu Pimpinan KPK
jurnal parlemen
memang di surat itu ada berbagai masalah yang bisa dipersoalkan

Senayan - Pimpinan DPR RI memang telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang isinya membatalkan pelantikan Komjen Polisi Budi Gunawan, kemudian mengajukan calon baru yaitu Komjen Polisi Badrodin Haiti.

Namun, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempersoalkan tidak disebutkannya hasil keputusan praperadilan Budi Gunawan di dalam surat resmi dari Presiden RI.

"Sekarang ada nama Badrodin Haiti, jadi memang di surat itu ada berbagai masalah yang bisa dipersoalkan," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/2).

Surat dari Presiden tersebut nantinya bakal dibacakan saat Rapat Paripurna masa sidang ketiga yang dimulai tanggal 23 Maret 2015 mendatang. Kemudian, DPR memiliki waktu 20 hari untuk membahasnya.

Komjen Polisi Budi Gunawan memang mengajukan praperadilan terhadap status tersangka yang ditetapkan kepadanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasilnya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan status tersangka dalam kasus gratifikasi itu tidak sah.

"Argumen Presiden soal Budi Gunawan ditetapkan jadi tersangka sebelumnya, kemudian lompat ke Badrodin Haiti. Tapi, soal 'pembebasan' Budi Gunawan tidak disebutkan dalam surat itu," seru Wasekjen PKS.

Setelah surat tersebut diterima DPR, Fahri mengatakan belum ada komunikasi lanjutan dengan Presiden Jokowi. Namun ada rencana Presiden akan bertandang ke DPR.

"Memang ada rencana Jokowi datang ke DPR, tapi sampai sekarang kita belum tahu kapan pastinya. Belum ada jadwal," katanya.

Surat Presiden tersebut bernomor R-16/Pres/02/2015 dan bertanggal 18 Februari 2015 atau pada hari yang sama saat Presiden Jokowi menyampaikan konferensi pers. Bersama dengan surat tersebut dilampirkan pula biodata Komjen Badrodin Haiti.

"Berhubung Komisaris Jenderal Polisi Drs Budi Gunawan, S.H, M.Si., ketika itu sedang menjalani proses hukum sebagai tersangka pada Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015, tanggal 12 Januari 2015, dipandang perlu untuk menunda pengangkatan yang bersangkutan sebagai Kapolri sebagaimana dipertimbangkan Presiden dalam Keputusan Presiden Nomor 04/POLRI/TAHUN 2015 tentang penugasan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Melaksanakan Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia," bunyi surat tersebut.

Fahri juga mempertanyakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang diterbitkan oleh Presiden RI terkait Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK, namun hingga kini Perppu tersebut belum diterima oleh Pimpinan Dewan.

"Jangan lupa harus dipisahkan antara Perppu and Keppres. Perppu tidak bisa sebut nama. Lagi pula itu Perppu sampai hari ini belum kami lihat di DPR, tapi sekarang sudah jadi sesuatu yang nyata," tukasnya.

author
No Response

Leave a Reply