PKS Menyesalkan Lemahnya Penataan Aset Pemprov Banten



Serang (03/03) Dari hasil sensus barang milik daerah Provinsi Banten untuk KIB B (Peralatan dan Mesin), dan KIB E (Aset Tetap Lainnya) terdapat 221.264 item. Dari jumlah barang itu, sebanyak 137.175 item atau mencapai 62% dalam kondisi baik dan sisanya sebanyak 84.089 item atau 38% dalam kondisi rusak berat.

Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Setda Pemprov Banten Djoko Sumarsono menyebutkan, sesuai Pergub nomor 41 tahun 2013 tentang petunjuk teknis pelaksanaan sensus barang milik daerah, Pemprov Banten pada tahun 2014 lalu sudah melakukan sensus barang milik daerah untuk KIB B (Peralatan dan Mesin), dan KIB E (Aset Tetap Lainnya). "Dari jumlah barang yang di sensus sebanyak 221.264 item, terdapat kondisi baik sebanyak 137.175 item atau mencapai 62% dan kiondisi rusak berat sebanyak 84.089 item atau 38%," kata Djoko.

Sementara menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten M. Bonie Mifidjar menyayangkan banyaknya aset Pemprov yang rusak. Lemahnya penataan aset milik Provinsi Banten menyebabkan banyak aset yang tak bisa ditelusuri. Setelah dilakukan Rakor Penyusunan Neraca Aset Tahun 2014 diharapkan memeberikan pemahaman terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta sinegritas terkait Data Nilai Aset yang akan disajikan dalam LKPD tahun 2014. Ujar Bonie, selasa 03/03/2015

Bonie menjelaskan bahwa Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset tetap dan memiliki nilai terbesar dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten. Aset tetap juga merupakan unsur yang sangat penting dalam menunjang penyelenggaraan dan pelayanan pemerintah daerah, sehingga harus dikelola secara baik dan benar.

"Pengelolaan Barang Milik Daerah secara baik dan benar tersebut antara lain harus dapat dipertanggung jawabkan serta didukung dengan ketepatan jumlah dan nilainya," kata Politisi PKS ini.

Bonie juga kembali mengingatkan kepada seluruh Kepala SKPD agar dapat lebih optimal dalam mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi pengurus dan penyimpan barang, sehingga administrasi dan pelaporan barang milik daerah menjadi baik dan tertib sesuai ketentuan.

"Bonie meminta kepada kepala SKDP untuk mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya, melakukan pengawasan dan pengadilan atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya, serta menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan lima tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola," Kata Bonie. (Abu Ghozy)

author
No Response

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.