HNW : Pemimpin Yang Menghayati Pancasila, Perkataannya Pasti Beradab

pemimpin-harus-berkomunikasi.10629JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyatakan prihatin dengan komunikasi politik yang dilakukan oleh banyak pemimpin dan pejabat dari pusat sampai daerah, yang tidak mencerminkan sebagai negarawan. Sehingga muncul kata dan kalimat yang tidak seharusnya; kasar, kotor, binatang, ancaman dan sebagainya yang tidak beradab. Fakta itu sekaligus tidak mencerminkan nilai-nilai empat pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika).
 
“Kalau menghayati dan mengamalkan Pancasila saja, tidak mungkin seseorang mengabaikan nilai-nilai ketuhanan, tak akan ada diskriminasi, tak akan ada kriminalisasi, tak ada fitnah, caci-maki, dan sebagainya. Perkataannya pasti beradab. Tidak mungkin liberal, radikal, dan akan mengedepankan musyawarah. Bukan saling melaporkan ke sana dan kemari,” tegas Hidayat Nur Wahid dalam dialog empat pilar MPR RI ’Membangun Komunikasi Politik Kebangsaan’ bersama Ketua Dewan Pers yang juga mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Baqir Manan di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (16/3).
 
Sebab, empat pilar dari sudut kepetningan rakyat kata Baqir Manan, maka kita harus berusaha merealisasikan tujuan berbangsa dan bernegara itu tak lain untuk kesejahteraan dan sebesar-besarnya bagi keadilan dan kemakmuran rakyat. “Jadi, kini sudah saatnya semua elemen bangsa ini memusatkan perhatian untuk mendekatkan kepada tujuan berbangsa dan bernegara tersebut. Jangan sampai ada ratusan UU dan peraturan pemerintah yang justru pro asing,” katanya kecewa.
 
Termasuk otonomi daerah, menurut Baqir Manan bahwa otonomi itu bukan lembaga politik, tapi sebagai pelayanan kepada masyarakat. “Kalau terjadi campur-aduk antara fungsi pelayanan dan politik, maka bisa mengganggu kerja-kerja pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Apalagi korupsi menjadi fenomena luar biasa, sehingga dibutuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempercepat pemberantasan korupsi itu. Kalau pola pikir itu disadari sampai ke bawah, maka akan terjadi pemberdayaan hukum yang baik,” ujarnya.
 
Karena itu lanjut Baqir Manan, KPK dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan dalam beracara seperti penyadapan. Tapi, kalau hal itu dianggap telah digunakan secara berlebihah dan tidak baik, maka bisa kembali kepada yang normal, sampai lembaga penagak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan mendapat kepercayaan kembali oleh rakyat. “Bahwa perubahan-perubahan itu memang tidak pernah datang dari orang banyak,” kata Baqir Manan.(mnb/abu ghozy)
 
sumber : sorotnews.com
author
No Response

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.