Sejahterakah Nelayan Di Hari Jadinya?

No comment 1315 views

nelayanantara_480x320_bisnisjabar_antara

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki sebanyak 17.508 pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer, dengan wilayah laut seluas 5,8 juta kilometer persegi atau lebih dari 70 persen luas seluruh wilayah Indonesia. Tanggal 6 April Merupakkan Hari nelayan nasional, lalu bagaimana kesejahteraan Nelayan dihari jadinya?

Data Badan Pusat Statistik mencatat jumlah nelayan miskin di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 7,87 juta orang atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional yang mencapai 31,02 juta orang. 

Hal ini masih menyimpan pertanyaan besar nelayan miskin jauh dari kata sejahtera di kawasan yang kaya akan potensi lautnya. Diangkatnya konsep Poros maritim oleh Jokowi menrupakkan sebuah harapan besar bagi sejumlah kalangan terutama mereka yang selama ini mencari nafkah dari sektor tersebut.

Namun, sayangnya berbagai kebijakkan yang kontra diktif membuat api jauh dari pangangnya. Kebijakkan pelarangan cantrang yang masih mengantung, kenaikkan harga BBM masih menghantui kegelisahan nelayan. Pasalnya Konsumsi bahan bakar nelayan bukan hanya satu dua liter saja. 

Selain itu perlindungan terhadap nelayan masih sangat memilukan. Berbagai kasus timbul seperti di maluku yang tersiar kabar mereka diperlakukan layaknya budak oleh majikannya, seperti ditendang dan dicambuk, atau diberi taser sengatan listrik jika pekerjaannya dianggap tidak memuaskan. Ada nelayan yang jatuh sakit dan tidak diberi obat.

Disamping itu terbitnya UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang akhirnya diubah ke UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang dimana UU sebelumnya tidak mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.

Ditambah lagi Negara kita masih sedang menggodok sebuah regulasi (ius constituendum) yang kuat dan bisa memayungi seluruh sektor kelautan. Saat ini ada sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang digodok di DPR-RI. RUU tersebut mengatur tentang Kelautan, yang diberi nama RUU Kelautan.

RUU Kelautan ini masuk dalam 70 RUU yang telah ditetapkan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2013. Sebuah RUU yang mesti menunggu selama hampir 6 tahun untuk masuk dalam Prolegnas.

RUU Kelautan nantinya di harapakan sebagai suatu regulasi yang kuat dan bisa memayungi seluruh sektor kelautan, apakah itu kebijakan kegiatan negara di bidang politik, sosial budaya, ekonomi maupun pertahanan kemanan laut. Tujuannya tak lain demi mengoptimalkan potensi laut guna kepentingan Nasional Bangsa ini.

Sebagai Negara Kepulauan terbesar di Dunia (the largest archipelagic country in the world), Indonesia mempunyai sebuah potensi yang sangat mumpuni dalam bidang kelautan. Sangat beralasan jika Negara ini menjadikan laut sebagai penopang sumber penghasilan ekonomi.

Secara sosial ekonomi sebanyak ± 140 juta jiwa (60%) hidup di wilayah pesisir pantai. Negara Indonesia mestinya bisa membuat sebuah lapangan pekerjaan besar-besaran di wilayah pesisir apalagi didukung oleh sebagian besar kota provinsi dan kabupaten yang juga berada di kawasan pesisir pantai.

Dari 25 Negara yang menempati peringkat atas sebagai Negara penghasil ikan. Indonesia berada di urutan ke empat setelah China, Peru dan Amerika Serikat. (sumber; FAO, Marine and Inland Capture Fisheries: top ten producer countries in 2006).

Sebuah harapan besar anggaran bernilai Rp 10,594 triliun 2015 yang sudah disahkan DPRRI mampu dioptimalkan untuk menaikkan kesejahteraan nelayan. Jangan sampai nelayan indonesia menjadi tikus kelaparan dilumbung padi.

Sumber: http://koranmakassaronline.com/

author
No Response

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.