Tim Pansus DPRD Kota Tangerang Bahas Evaluasi Satu Tahun Walikota

 

IMG-20150429-WA0009

Rapat Pansus LKPJ DPRD Kota Tangerang

 PKS-Kota Tangerang - Hari ini 29 April akan dilaksanakan pembahasan  pleno internal DPRD Kota Tangerang pada pukul 14.00, yang bertujuan untuk merumuskan point-point rekomendasi yang bertujuan  untuk menilai, mengoreksi dan memberikan solusi atas kinerja walikota  selama satu tahun dimulai semenjak terpilihnya pada 2014 lalu.  Disampaikan oleh Hilmi Fuad Anggota DPRD dari Fraksi PKS "Bahan  utama untuk menilai kinerja walikota adalah RKPD (Rencana kerja Pemerintah  Daerah) yang sudah dilaporakn per SKPD (Satuan Kerja Perangkat  Daerah)  pada rapat kordinasi dengan pansus LKPJ (Laporan  Keterangan Pertanggung Jawaban) Kepala Daerah Kepada Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah"." Pansus LKPJ nantinya akan menelaah  secara detail pencapaian kinerja selama satu tahun di sinkronkan dengan  RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) pemerintah daerah untuk 5 tahun kedepan sesuai amanat PP no.3 tahun 2007" tambahnya.Tengku juga menyampaikan "Kewenangan pansus  LKPJ hanya memberikan rekomendasi yang berisi saran dan masukan kepada kepala daerah. Hasil evaluasi nantinya akan digunakkan kepala daerah untuk dapatkan menilai kinerja kepala dinas, hasilnya akan menjadi pertimbangan untuk mengganti atau meresufle kepala dinas". Hal tersebut dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan kota tangerang. "Diharapkan Masyarakat dapat berperanserta untuk aktif menyampaikan keluhan terkait kondisi pelayanan publik yang dirasakan, hal tersebut tentunya akan membantu DPRD sekaligus Pemkot untuk senantiasa memperbaiki kinerja kedepannya" ujarnya.

Terkait evaluasi yang disampaikan ada beberpa point yang menjadi fokus tim Pansus LKPJ diantaranya adalah terkait tempat prostitusi, penanganan sampah oleh DKP (Dinas Kebersihan dan Pertmanan), dan pembuatan taman film. "Terkait penanganan tempat prostitusi  diharapkan kedepannya pemkot/ aparat penegak hukum (PPNS, Satpol PP) bisa lebih intensif dan bekerja secara maksimal untuk dapat menjaga citra Kota Tangerang sebagai kota akhlaqul karimah" ujar Hilmi. Disamping itu terkait aktifitas untuk mendorong terciptanya kota tangerang yang berakhlakul karimah di rasa Hilmi masih kurang , terutama program peningkatan akhlaq sekolah-sekolah sebagai basis pendidikan akhlaq masih kurang, pungkasnya

Kemudian selanjutnya mengenai sampah, Disampaiakn oleh tengku " DKP (Dinas Kebersihan dan Pertmanan) diharapkan mampu mengagas program-program yang melibatkan masyarakat dalam penangananya terutama untuk sampah rumah tangga". "Program penyuluhan dan dibentuknya relawan sampah menjadi salah satu alternatif untuk menangani permasalahan sampah di Kota Tangerang" pungkasnya. Tengku menambahkan "proses pemilahan sampah organik dan nonorganik dapat dilakukan dari secara individu, artinya masyarakat kota tangerang harus sudah mampu melakukan pemilahan secara pribadi untuk masing-masing jenis sampah baik organik dan nonorganik". "Hal tersebut di karenakan jika masyarakat mampu melakukan pemilahan sampah, kedepannya sampah-sampah tersebut mampu didaur ulang secara sederhana sehingga tidak semua sampah di buang. Melainkan dapat menjadi penghasilan tambahan terutama untuk industri kreatif", ujarnya. Hilmi menambahkan "Proses penaganan sampah di TPA merupakkan alternatif terakhir jika sampah tidak mampu didaur ulang. Seiring perencanaan di harapkan pemkot  atau DKP mempunyai rencana yang matang untuk melakukan pengolahan sampah zero waste, artinya sampah yang tidak mampu didaur ulang secara sederhana harapannya mampu didaur ulang secara kolektif untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat, salah satu contoh energi alternatif".

Selanjutnya mengenai pembuatan Taman Film disampaikan oleh Hilmi "mencontoh daerah lain memang tidak salah. Namun, jagan sampai pembuatan taman-taman yang ada dikota tangerang menimbulkan masalah baru", tegasnya. "Tentunya ketika ada sebuah infrastruktur baru seperti taman pemerintah juga turut bertangung jawab dengan memelihara dan mengawasi. Hal tersebut dikarenakan tindakkan preventif, jangan sampai hadirnya taman-taman baru menjadi sarana baru juga untuk melakukan perbuatan asusial yang mana jauh dari visi Kota Tangerang sebagai Kota akhlaqul karimah", pungkasnya. Tengku menambahkan "seharusnya pembuatan taman-taman ini tidak semestinya menggunakan APBD yang terbatas. Pemkot bisa bekerjasama dengan pihak swasta untuk membangun sarana ruang terbuka publik yakni dengan cara pemkot menyediakan lahan kemudian pihak swasta membangun kawasan terbuka tersebut, tentunya turut melibatkan masyarakat untuk bersama menjaga fasilitas publik".

Disampaikan oleh Hilmi "Hari ini finaliasi dan penilaian kinerja walikota 2014 oleh pansus LKPJ, kemudian besok akan di bawa kerapat paripurna DPRD Kota Tangerang, sekaligus penyampaian rekomendasi dari hasil pembahasan pansus LKPJ", tutupnya

 

author
No Response

Leave a Reply