PKS Banten Serahkan Laporan Keuangan, ICW Kritik 7 Parpol Ini

newsmedia_1no_acara_diskusi_masyarakat_transaparansi_(mata)_bantenSERANG - Terkait kurangnya keterbukaan partai politik dalam menggunakan anggaran, Masyarakat Transparansi Banten (Mata Banten) dan Indonesia Coruption Watch (ICW) mengungkapkan, tidak ada alasan untuk parpol bersikap seperti itu.

Almas Sjafrina dari ICW, mengungkapkan, dengan adanya kebijakan subsidi dana dari pemerintah ke parpol, keterbukaan informasi oleh parpol menjadi sangat penting untuk publik.

"Ditambah dengan kebijakan sebagian kebutuhan kampanye ditanggung oleh negara di pilkada tahun ini, keterbukaan informasi itu semakin penting bagi masyarakat," ujar Almas, Rabu (20/5/2015).

Dikatakan Almas, keterbukaan informasi terkait anggaran parpol tersebut tidak hanya untuk dana yang bersumber dari negara saja, tetapi juga untuk sumber dana parpol lainnya yang diatur oleh undang-undang.

"Sumber dana yang dibolehkan UU 2 /2011 tentang Partai Politik ada tiga, pertama iuran anggota; kedua sumbangan pihak ketiga, yang mana jika individu  maksimal Rp1 miliar dan badan usaha maksimal Rp7,5 miliar; dan ketiga subsidi negara," ujar Almas.

Koordinator Mata Banten, Oman Abdurohman mengatakan, sikap parpol yang tertutup mengenai keuangan mereka tersebut telah melanggar UU KIP dan UU Partai Politik. 

"Dalam Undang-undang tersebut, partai politik diwajibkan membuat laporan pertanggung jawaban penerimaan dan penggunaan keuangan. Kemudian laporan tersebut secara keseluruhan dinyatakan terbuka untuk masyarakat,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, 7 parpol di Banten tidak merespon permintaan Mata Banten saat dimintai laporan keuangannya. Ketujuh partai tersebut adalah  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, Demokrat, Nasdem, PAN, Hanura, dan  Gerindra. (radarbanten.com)

author
No Response

Leave a Reply