Fahri Hamzah Dorong Presiden Buat Aturan Pencari Suaka

Fahri Hamzah ke Papua

PKS Kota Tangerang.- Politis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengusulkan pemerintah menyusun dasar hukum permanen untuk para pencari suaka.

"Saya tetap usul pemerintah punya dasar hukum permanen untuk tangani para pencari suara. Para pencari suaka salah satu nomenklatur yang belum diatur UU kita," kata Fahri Hamzah, Jumat (22/5/2015), dikutip dari laman www.metrotvnews.com

Pengungsi dan pencari suaka berbeda dengan kasus tenaga kerja atau imigran ilegal, teroris atau korban perdagangan manusia. Pencari suaka lari dari negara asalnya karena tekanan politik.

Selain tidak memiliki aturan yang spesifik melindungi atau menangani pencari suaka, Indonesia juga belum meratifikasi Konvensi Internasional PBB tentang Perlindungan Pencari Suaka.

Fahri Hamzah yang juga Wakil Ketua DPR, mendorong Presiden Joko Widodo mengeluarkan keppres atau mencantumkan perlindungan suaka dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi.

"Kalau saya, rintis saja Pak Jokowi bikin keppres atau cantumkan pasal pencari suaka itu dalam UU Imigrasi, bahwa dalam penerobos batas negara itu ada yang namanya pencari suaka. Cara atasinya beda dengan trafficking atau migran. Pencari suaka harus ditangani secara khusus, mereka itu cari perlindungan kepada kita," jelas politikus PKS itu. 

Diberitakan sebelumnya, UNHCR Jakarta mencatat, hingga akhir Februari 2015 ada 4.400 pengungsi di Indonesia. Para pengungsi sebagian besar datang dari Afganistan sekitar 40 persen, Myanmar 17 persen, Palestina delapan persen, dan Somalia tujuh persen. Pekan lalu, jumlah pengungsi bertambah karena 1.345 warga Rohingya terdampar di wilayah perairan Indonesia dan diperkirakan akan terus meningkat, mengingat masih banyak yang berada di lautan.(HA)

author
No Response

Leave a Reply