Ini Kata Aleg PKS Banten Tentang Wacana Tangerang Raya

tutipks-kotatangerang.org - Wacana pembentukan provinsi baru bernama Tangerang Raya kembali menguat. Banyak alasan yang membuat wacana ini menguat, terutama soal pembangunan yang belum maksimal selama bergabung dengan Provinsi Banten. Padahal, Tangerang terdiri dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangsel salah satu penyumbang PAD terbesar untuk Banten. Tapi itu hanya beberapa alasan yang mencuat yang dijadikan sebagai dasar pemikiran untuk lahirnya provinsi Tangerang Raya.

Aleg provinsi Banten dari fraksi PKS Dapil Kota Tangerang Tuti Elfita menyampaikan pendapatnya hari Jumat kemarin (02/10) terkait isu yang kembali menghangat ini. Berikut pendapat nya :

Rencana pemekaran wilayah Tangerang Raya dari Provinsi Banten harus benar-benar dipikirkan dengan sangat matang. Alasan bahwa Tangerang Raya memberikan kontribusi yg sangat besar bagi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Banten tetapi mendapatkan pengembalian yang sangat kecil juga harus benar-benar kita cermati. 

Berdasarkan UU no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah tingkat provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (AP) dan Pajak Rokok. Dalam pasal 94 sudah diatur tentang tata cara bagi hasil dengan kabupaten/kota. Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB diserahkn 30% kepada kabupaten/kota, sedangkan untuk PBBKB dan Pajak Rokok 70% kepada kabupaten/kota sedangkan Pajak AP 50% kepada Kabupaten/kota. Sejak lahirnya UU ini kemudian ditindak lanjuti dengan Perda tentang Pajak Daerah Provinsi Banten pada tahun 2010, dan pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan ketentuan perundang-undangn tersebut. Daerah Kabupaten/kota tdk dimungkinkan untuk menuntut lebih dari yang sdh menjadi ketentuan perundang-undangn di atas.

Sementara kontribusi lain yang bisa diberikn oleh pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota adalah bantuan keuangan. Tapi meskipun begitu, bantuan keuangan ini bukanlah urusan wajib bagi sebuah pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi APBD yang dimiliki untuk urusan yg menjadi kewajibannya, khususnya yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat seperti pendidikan,  kesehatan dan infrastruktur.

Dengan APBD BANTEN 2015 sekitar 9,2 T, pemprov Banten juga sudah mengalokasi bantuan keuangan kepada 8 kabupaten/kota yang ada di Banten, hanya mungkin porsi yang diterima Tangerang Raya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang kontribusinya terhadap provinsi jauh lebih kecil. Tapi tentunya ini juga dengan pertimbangan atau kriteria dimana bantuan keuangan juga memperhatikan aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di dalamnya termasuk Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan,  dan daya beli masyarakat. Terkait dengan hal itu juga adalah luas wilayah serta jumlah penduduk miskin.

Bantuan Keuangan kepada kabupaten /kota di Tangerang masih sangat dimungkinkan untuk ditingkatkan jika koordinasi dan komunikasi pemerintah kabupaten/kota dengan pemprov juga semakin ditingkatkan. Apalagi gubernur Banten saat ini juga pernah menjadi wakil kepala daerah di Kab. Tangerang, tentunya sangat paham dengan kondisi ini. Tinggal bagaimana Gubernur dan bupati/walikota duduk bersama sehingga ada kesepahaman.

Pemekaran provinsi Tangerang Raya untuk waktu dekat ini juga masih belum dimungkinkan karena berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 34 mengatakan bahwa Pembentukan Daerah harus memenuhi persyaratan dasar dimana cakupan wilayah minimal 5 Kab/kota sedangkan saat ini Tangerang Raya baru memiliki 3 Kab/kota. Jadi harus ada 2 Kab/kota baru yang dibentuk lebih dahulu.
Ini hanya dimungkinkan pemekaran dari Kabupaten Tangerang yang saat ini memiliki 29 kecamatan.  Ada wacana pembentukan Tangerang Utara dan Tangerang Tengah.  Hal ini bukanlah hal yang mudah, banyak persyaratan yang harus dipenuhi, pemerintah pusat saat ini sangat selektif sekali utk membahas pemekaran daerah ini. Di usia Provinsi Banten yg ke 15 ini, kita perlu sama2 bergandengan tangan untuk memperjuangkn kesejahteraan seluruh rakyat Banten tanpa terkecuali.

Demikian disampaikan Tuti Elfita pada tim humas terkait wacana pembentukan Provinsi Tangerang Raya.

author
No Response

Leave a Reply