Diprotes Warga, Hilmi Fuad Himbau Developer Urungkan Bangun Apartemen.

hilmipks-kotatangerang.org - Tumbuh pesatnya pembangunan kawasan Apartemen pada beberapa titik diwilayah Kota Tangerang, ternyata menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat setempat, khususnya bagi para warga yang tinggal tak jauh dari area sekitarnya. Beberapa aktivitas proyek pembangunan kawasan apartemen yang paling menonjol, adalah disepanjang Jalan MH Thamrin, Kebon Nanas hingga ke Jalan Raya Serpong, Warung Mangga, Kota Tangerang.

Diantaranya, adalah proyek pembangunan kawasan Apartemen Kota Ayodhya berlokasi di bekas Pabrik Kumatex, Tree Park City di samping RS Awal Bros, Triniti di sebelah PT Tiffico (kabar6.com). Dan terbaru adalah rencana pembangunan apartemen Palm Residence yang berlokasi di samping pintu gerbang komplek Pinang Griya Permai.

Jumat (20/09) lalu, Anggota DPRD asal dapil 4 Hilmi Fuad dari FPKS diundang oleh warga Pinang Griya Permai dalam rangka mendengarkan  beberapa keluhan dan keberatan warga. Lahan sekitar 4000 meter persegi itu rencananya akan dibangun apartmene oleh PT.Moisland Developer. Dari dua RW di perumahan Pinang Griya 395 KK menolak dari jumlah total penghuni komplek sejumlah 440 KK.

Dan anehnya, pihak developer sudah gencar melakukan pemasaran padahal perizinan belum dikeluarkan oleh pemerintah kota Tangerang. Secara prosedur, untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelumnya pengembang harus mengantongi dokument Amdal dari BPLH Kota Tangerang dan proses ini biasanya memerlukan waktu yang cukup lama.

Hilmi mengatakan "Seharusnya pihak pengembang tidak diperkenankan melakukan pemasaran terlebih dahulu sebelum mendapatkan izin. Dan calon pembeli sebetulnya punya hak juga utk mempertanyakan kelengkapan dokumen developer sebagai syarat awal untuk melakukan kegiatan operasional pembangunan apartemen."

"Apalagi di daerah itu mulai dari pasar bengkok sampai perempatan underpass Ciledug adalah kawasan padat kendaraan. Pada jam tertentu sering terjadi kemacetan." sambung Hilmi Fuad

Lebih lanjut Hilmi mengatakan kalau di liat dari Analisa Dampak Lalu Lintas (Amdalalin) wilayah tersebut tidak layak untuk didirikan apartement. 

"Itu jalur padat tiap harinya, kalau didirikan apartement dengan kapasitas 30 lantai dan 800 kamar pasti akan menambah jumlah kendaraan penghuni dan menambah kemacetan lingkungan sekitar." ungkapnya.

Sesuai peraturan yang berlaku, pengurusan ijin AMDALALIN adalah ke pihak pemerintah provinsi, karena Jl. KH. Hasyim Ashari dibawah otoritas pemerintah provinsi. Belum lagi perumahan Pinang Griya ini juga termasuk langganan banjir jika debit air sungai kali angke sedang besar, karena posisi perumahan ini di bawah tanggul kali angke.

Melihat dampak lingkungan seperti disampaikan di atas dan mendengarkan aspirasi warga sekitar, Hilmi mengatakan lebih baik pihak developer mengurungkan niatnya untuk membangun apartement. Mungkin akan lebih diterima masyarakat dan tidak menambah parah kondisi sekitar jika dibangun ruko atau bangunan lain yang lebih ramah lingkungan. (Abu Ghozy)

author
No Response

Leave a Reply