Karena Alasan Ini, Hilmi Sarankan Developer Apartemen Palm Residence Urungkan Niat

Hilmi Fuad di CFD 2015-10-04 20.29.34

PKS Kota Tangerang (5/10). Anggota Legislatif (aleg) Partai Keadilan sejahtera (PKS) Hilmi Fuad menyarankan pengembang apartemen Palm Resident, PT Moisland untuk mengurungkan niatnya membangun apartemen di depan perumahan Pinang Griya Permai. Alasan utamanya adalah karena adanya keberatan warga sekitar lokasi pembangunan apartemen. Sebanyak 395 kepala keluarga (KK) dari 440 kepala keluarga di perumahan Pinang Griya Permai menolak pembangunan apartemen Palm Residence.

Jum’at (2/9) Hilmi diundang oleh warga Pinang Griya Permai guna mendengar keluhan dan keberatan warga terkait rencana pembangunan apartemen Palm Residence di depan komplek perumahan dengan luas tanah 4000 meter persegi.

Audiensi ini dilakukan karena PT. Moisland Developer sudah gencar melakukan promosi, padahal izin mendirikan bangunan (IMB) belum dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang.

Lebih lanjut Hilmi mengatakan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) pengembangan harus mengantongi dokumen analisa dampak lingkungan (amdal) dari BPLH Kota Tangerang dan prosesnya memakan waktu cukup lama.

Hilmi mendesak pengembang untuk tidak memasarkan sebelum mendapat izin dari pemerintah Kota Tangerang dan menyarankan warga agar lebih cermat dalam membeli properti.

Selain izin Amdal, pengembang juga harus mengantongi izin analisa dampak lalu lintas (amdalin) dari pemerintah provinsi Banten, karena jalan Hasyim Ashari termasuk jalan provinsi. Menurut Hilmi, hal ini sulit diperoleh karena jalan yang menghubungkan apartemen dengan jalan hasyim ashari termasuk jalur padat. Pembangunan aparteman dengan tinggi 30 lantai dan 800 kamar jelas akan membuat kemacetan semakin parah.

Alasan lain keberatan warga adalah karena perumahan pinang griya permai termasuk langganan banjir saat musim penghujan tiba. Banjir kerap kali datang karena posisi perumahan yang lebih rendah dibandingkan tanggul kali angke.

Hilmi menyarankan kepada pengembang sebaiknya lahan tersebut dibuat ruko atau rumah yang ramah lingkungan. Jika hal tersebut disetujui pengembang, besar kemungkinan warga PGP juga akan menyetujuinya. (Hidayat Aman)

author
No Response

Leave a Reply