Pandangan Umum Fraksi PKS dalam Sidang Paripurna DRPD Kota Tangerang

WhatsApp Image 2019-09-24 at 1.27.58 PMTangerang - Edi Suhendi menyampaikan pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam sidang paripurna digedung DPRD Kota Tangerang Selasa, 24 September 2019.

Pembahasan pada sidang paripurna kali ini adalah Rancangan APBD Kota Tangerang 2020. Fraksi PKS memberikan 18 poin catatan dan memohon penjelasan dari Walikota Tangerang.

Dari 18 poin yang disampaikan, terdapat 9 poin utama yang menjadi perhatian Fraksi PKS Kota Tangerang, yaitu :

1. FPKS memandang pentingnya pendataan aset kepemilikan daerah yang dimiliki pemda dan instansi lain baik yang dimiliki lembaga vertikal atau pihak swasta dan pengembang dan milik masyarakat. Terlebih aset tersebut memiliki asas manfaat secara luas untuk masyarakat.

FPKS menilai perlu adanya legalitas formal dan diperjuangkan status aset menjadi aset hibah atau hak kelola terlebih aset tersebut sudah dikelola dan dimanfaatkan oleh pemerintah kota. Termasuk langkah penyerahan aset pengembang yang belum  diserahkan menjadi FASOS FASUM. Seperti pengembang di Perumahan Royal, Perumahan Adiloka, dan lainnya.

2. FPKS mendorong saudara walikota juga menganggarkan untuk penyediaan 2 buah RSUD dalam RAPBD 2020 khususnya di wilayah Tangerang Timur dan Barat sehingga bisa mengcover akses kesehatan masyarakat didua zona tersebut. Demikian juga adanya upaya besar dan sungguh-sungguh dalam peningkatan puskesmas menjadi puskesmas paripurna 24 jam yang memiliki fasilitas kamar rawat inap.

3. Pengelolaan SMU menjadi kewenangan provinsi Banten. Namun dilapangan masih banyak siswa di Tangerang mengalami kendala pembiayaan untuk sekolahnya. FPKS mempertanyakan apakah Tangerang Cerdas sudah mengcover siswa SMU yang tidak mampu?

4. Terkait adanya kenaikan BPJS 100%, Apa langkah Pemda untuk membantu meringankan masyarakat terhadap hal ini?

5. FPKS mendorong pemerintah kota untuk menghadirkan BPRS daerah sebagai BLUD untuk menjamin keberkahan daerah dan mengantisipasi rentenir terlebih dikondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit.

6. FPKS mendorong saudara Walikota untuk mengupayakan dengan serius dan sungguh-sungguh pertumbuhan dan terbentuknya 3 sentra ekonomi dimasyarakat zona barat, tengah, dan timur Kota Tangerang, sehingga dapat mengoptimalkan gerak ekonomi masyarakat di 3 zona tersebut.

7. Kami mengusulkan agar terbentuknya BLK Center yang terpadu dan berkualitas yang mengcover banyak keterampilan dengan cakupan untuk warga di 13 kecamatan. Berapa serapan tenaga kerja di Kota Tangerang?

8. Terkait dengan kerjasama PDAM dengan PT. MOYA, sejauhmana dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat. FPKS menerima aspirasi dari warga sekitar wilayah Tangerang bagian timur seperti Ciledug, dan sekitarnya untuk mendapatkan pelayanan air bersih dari PDAM.

9. FPKS mempertanyakan insentif guru honor dan validasi data guru honor dan besar insentifnya. Kami mengusulkan guru honorer ditingkatkan kesejahterannya menjadi 1.000.000/bulan. (Ridwan Akbar)

author
No Response

Leave a Reply