PKS Kota Tangerang Gelar Webinar Hari Buruh “Masa Depan Buruh : Sejahtera atau Sengsara ?”

photo6084909876435332025Tangerang (3/5) — Hari Buruh Internasional diperingati setiap tanggal 1 Mei serentak di seluruh dunia. Hal ini untuk memperingati sejarah para buruh yang gugur dalam memperjuangkan haknya.

Terkait dengan hak buruh tersebut, erat kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (UU Cilaka). Karenanya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tangerang mengadakan Webinar Hari Buruh dengan mengangkat tema "Masa Depan Buruh : Sejahtera atau Sengsara ? (Kupas Tuntas PP 35 dan 36 sebagai Turunan UU Ciptaker)".

Mengetengahkan tema yang cukup menarik, PKS Kota Tangerang mendaulat Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Dr. Mulyanto M.Eng sebagai pembicara pertama. Pada awal pemaparannya beliau mengapresiasi buruh yang memiliki empati yang cukup tinggi dalam menyampaikan pendapatnya di masa pandemi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Beliau menyampaikan, "UU Omnibus Law sesungguhnya menghentikan kreativitas buruh. Seharusnya investor lebih peka dalam hal ini, bukan malah ketakutan. Ketika buruh kuat, kreativitasnya tinggi maka akan meningkatkan produktivitas. Modal investor akan cepat kembali, buruh menjadi sejahtera dan tentu saja menular pada kebangkitan ekonomi rakyat".

Sejak awal UU Omnibus Law memang menimbulkan banyak perdebatan. Bukan saja karena prosesnya yang tidak transparan, namun juga karena materinya yang tidak adil dan hanya menguntungkan secara sepihak. Hadirnya UU Omnibus Law justru menambah buruk kesejahteraan buruh.

Hal itu dapat dilihat dari Upah Minimum Kabupaten dicabut, outsourcing yang diperpanjang, Tenaga Kerja Asing (TKA) dijadikan tenaga wajin, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dilakukan sepihak dan sanksi UU Omnibus Law hanya bersifat administratif, bukan pidana.

Hal itu diamini oleh Advokat Lembaga Bantuan Hukum Nasional Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LBHN PP FPI SPSI), Mohammad Fandrian Hadistianto, SH., MH. Beliau menegaskan, "Dalam setiap permasalahan, buruh lebih memprioritaskan membangun komunikasi dengan anggota dewan dibandingkan menggunakan jasa hukum. Saat ini, buruh sudah beberapa kali mengajukan uji materi dan materil ke Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Presiden. Jika nanti ditemukan opsi lain yang lebih bermanfaat dalam mewujudkan cita-cita mulia demi hajat hidup orang banyak, maka pihak buruh siap untuk melepaskan egonya".

Menutup sesi webinar, Ketua Fraksi PKS dan Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang, Saeroji S.Pd.I memaparkan, "Selama ini PKS sudah acapkali menerima aduan buruh dan berusaha memgadvokasinya. PKS sendiri membuka layanan khusus yakni Hari Aspirasi yang dapat digunakan oleh semua warga Kota Tangerang untuk menyampaikan aspirasinya".

Saeroji berharap, semua buruh dapat seia sekata dalam menyelesaikan konflik dengan pengusaha. Tak ada lagi buruh yang sebagian pro pengusaha dan sebagian lagi kontra. Jika buruh sudah sepakat, maka advokasi akab berjalan lebih efektif.

Saeroji menyampaikan pula keprihatinannya yang mendalam atas makin terasanya ketimpangan sosial di masa pandemi ini dan berharap PKS dapat menghadirkan solusi bagi kaum buruh khususnya dan warga Kota Tangerang.

Panut Haryadi/Rachma

author
No Response

Leave a reply "PKS Kota Tangerang Gelar Webinar Hari Buruh “Masa Depan Buruh : Sejahtera atau Sengsara ?”"