PKS Tolak Draf Omnibus Law karena Hapus Sertifikat Halal, Netijen ; “PKS lagi.. PKS lagi..”

Draf Omnibus Law RUU tentang Lapangan Kerja menghapus kewajiban sertifikat halal menjadi sorotan. Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini mengatakan pihaknya akan berada di barisan terdepan untuk menolak draf RUU yang diajukan pemerintah tersebut. Jazuli menekankan kewajiban sertifikasi halal sebelumnya diatur dalam UU 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dia menyebut sudah mengecek …

Ini Alasan Mengapa Fraksi PKS Menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Jakarta (6/2) – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menegaskan bahwa Fraksi PKS sangat konsen dan komitmen untuk memberantas kejahatan seksual. "Untuk itu kita butuh undang-undang yang  tegas dan komprehensif yang melandaskan pada nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya bangsa bukan dengan peraturan yang ambigu dan dipersepsi kuat berangkat dari paham/ideologi liberal-sekuler yang sejatinya bertentangan dengan karakter …

Sulitnya Partai ‘Pro Umat’ Sahkan RUU Larangan Minuman Beralkohol

Jakarta (06/12) — Panita Khusus (Pansus) DPR RI sedang berusaha mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol). Adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sedang getol resmi mengusulkan judul dengan mencantumkan kata larangan. Namun upaya mengesahkan RUU tersebut masih banyak kendala dan kesulitan didalamnya. “Assalamu’alaikum, Perjuangan partai pro …

Berkaca dari Kasus Indosat, FPKS Ingatkan Pemerintah Jangan Jual BUMN

Jakarta (6/12) – Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI Sukamta menilai keputusan pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi membentuk holding BUMN sektor pertambangan dengan penandatanganan akte Inbreng memunculkan polemik. Pasalnya sebelumnya pemerintah juga telah mengeluarkan PP No.72/2016 tentang Holding BUMN yang juga menuai protes oleh sebagian masyarakat. "Serangkaian kebijakan ini …

Fraksi PKS Kecam Kudeta Militer di Turki, Berharap Demokrasi Kian Kokoh

pks-kotatangerang.org – Jumat (15/7) pukul 22.00 waktu setempat di Ibu Kota Ankara, dan Istambul, Turki, telah terjadi peristiwa yang mengejutkan dunia dan menohok sendi-sendi demokrasi. Segelintir kelompok militer Turki telah gegabah, dengan mengambil jalan pintas merebut kekuasaan pemerintahan melalui kudeta (coup d’etat). Fraksi PKS DPR RI ikut prihatin dengan aksi kudeta tersebut. Ketua Fraksi PKS Jazuli …

PKS Kasih Saran untuk Perppu Baru Jokowi

PKS Kota Tangerang – Jakarta (29/5)  Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR, Jazuli Juwaini mengapresiasi terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Jazuli salah satu hukuman berupa kebiri kimia pantas diberlakukan untuk pelaku kejahatan seksual anak.  “Hukuman kebiri sebagai …

Tenaga Honorer Tidak Kunjung Diangkat, Fraksi PKS Pertanyakan Kinerja Menteri Yuddy

PKS Kota Tangerang – Jakarta (9/2) Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mempertanyakan kinerja Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemenpan-RB) yang tidak kunjung mengangkat  Tenaga Honorer menjadi PNS. Jazuli menduga ada oknum yang bermain di dalam Kemenpan-RB dan pemerintahan daerah dalam proses rekomendasi PNS tersebut. “Harusnya Menpan itu menata pegawai negeri, bukan lainnya. …

DPR: Bulog Seharusnya Tidak Membeli Jagung dari Importir Ilegal

PKS Kota Tangerang – Jakarta (2/2) Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menilai seharusnya Bulog sebagai badan resmi (legal), tidak membeli komoditas dari importir ilegal. Hal itu sebagaimana dicontohkan oleh Bulog yang membeli ratusan ribu ton jagung impor, namun masih tertahan di pelabuhan karena importir tersebut tidak memiliki surat rekomendasi dari Kementerian Pertanian (Kementan). “Transaksi …

Fraksi PKS Dukung RUU PPRT Masuk Daftar Perubahan Prolegnas Prioritas 2016

PKS Kota Tangerang – Jakarta (28/1) Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Almuzzammil Yusuf menegaskan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) masuk dalam daftar Perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2016. "Fraksi PKS menilai RUU ini mampu untuk melindungi hak-hak dasar kepentingan saudara-saudari kita para pekerja rumah tangga," jelas Almuzzammil di …

Fraksi PKS: Stop Kampanye LGBT Karena Melanggar Hukum Agama dan Negara

PKS Kota Tangerang – Jakarta (28/1) Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, angkat bicara mengenai pro kontra Lesbi, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) yang sedang hangat menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini. "Sebagai pribadi dan wakil rakyat yang peduli terhadap masa depan bangsa ini saya prihatin dengan maraknya kampanye LGBT akhir-akhir ini," kata Jazuli di Kompleks …