Golkar Gabung ke Pemerintah, Presiden PKS Yakin KMP Tetap Efektif

Jakarta (17/5) — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan, oposisi yang digalang Koalisi Merah Putih (KMP) tetap berjalan meski Partai Golkar telah resmi menyatakan keluar dan bergabung dengan pemerintahan. Menurut Sohibul, oposisi yang dibangun merupakan komitmen bersama para anggota oposisi meski saat ini hanya berisikan Gerindra dan PKS. Ketika ditanya apakah koalisi tetap …

Nasir Djamil : Belum Ada Kepastian Soal Hak Angket

 JAKARTA — Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil mengaku belum bisa memastikan kapan hak angket terhada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, akan dilayangkan. Nasir juga mengatakan beberapa fraksi di DPR masih belum satu pandangan. “Ini masih tentatif, artinya hak angket ini bisa digunakan, bisa juga tidak,” ujar Nasir saat …

Masa Reses, Muzammil : PKS Belum Bicarakan Hak Angket Untuk Yasonna

 JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzamil Yusuf mengatakan saat ini masih dalam masa reses sehingga belum membicarakan hak angket kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly.  Ia mengaku belum ada pembicaraan dari partainya terkait langkah yang akan diambil PKS nantinya.  “Belum dibicarakan di …

Jazuli Juwaini : Menkumham Terapkan Standar Ganda Terkait Konflik Golkar

 Jakarta – Ketua Fraksi PKS di DPR RI Jazuli Juwaini menilai Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menerapkan standar ganda dalam mengeluarkan keputusan terkait kisruh di internal Partai Golkar dan PPP. “Menkumham terapkan standar ganda karena keputusan Mahkamah Partai PPP tidak digunakan langsung namun di Golkar yang tidak menyebutkan pihak yang menang malah dipercepat …

Fahri Hamzah : “Ini bukan ayo kerja, tapi ngerjain namanya,”

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyayangkan keputusan Menkumham,Yasona Laoly yang mengeluarkan surat keputusan dengan mengakui kepengurusan Partai Golkar Munas Ancol pimpinan Agung Laksono, sebagai kepengurusan Golkar yang sah. Keputusan itu jelas merupakan bentuk intervensi politik pemerintah atas permasalahan internal partai Golkar, yang juga terjadi pada PPP.   "Padahal Presiden Jokowi dan Koalisi Merah …