FPI Ciledug dan PKS DPC Ciledug Siap Bersinergi di Pemilu 2019

WhatsApp Image 2019-01-25 at 10.21.17 PMTangerang (25/1) — Pengurus Partai Keadilan Sejahtera DPC Ciledug Jum'at malam  bersilaturahim ke kediaman Ketua FPI Ciledug, Ustad Nana di wilayah Tajur. Silaturahim ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara PKS dan FPI Ciledug. 

Ditemui selepas melaksanakan shalat isya, Ustad Nana menyambut hangat kedatangan pengurus PKS DPC Ciledug. Tampak Ustad Edi Suhendi S.T. turut hadir bersama para pengurus. Beliau adalah Caleg PKS untuk DPRD Kota Tangerang di Dapil 4 (Ciledug,  Karang Tengah, Larangan) dengan nomor urut 2.

Ustad Nana menyampaikan sesuai instruksi dari imam besar bahwa FPI Ciledug akan mendukung PKS di Pemilu 2019. Menanggapi hal tersebut,  PKS DPC Ciledug menyambut baik dukungan FPI dan berharap dapat bersinergi lebih erat lagi di Pemilu 2019 dan selanjutnya,  terutama untuk berbagai kegiatan dakwah dan keummatan. 

Ustad Edi Suhendi S.T. menambahkan bahwa PKS memiliki perjuangan politik keislaman, politik keummatan dan politik kenegaraan. Ketiga perjuangan itu dapat bersinergi dengan kekuatan ummat, sebagaimana yang di miliki oleh FPI.

Di akhir agenda silaturahim ini, pengurus PKS DPC Ciledug dan FPI Ciledug menyempatkan untuk berfoto bersama dan berjanji untuk saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. (bzr)

PKS dan Riwayat (Anti) Korupsinya

Logo_Milad_ke-20_fbuqkjSekitar 18 tahun silam, KOMPAS pernah mengeluarkan artikel bertajuk, “Menggali Dana, Menghalalkan Cara.” Tajuk ini bercerita tentang banyaknya partai politik yang kelimpungan dalam mencari dana dikarenakan biaya politik yang mahal. Akibatnya sudah dapat dipastikan: korupsi merajalela, dan parpol menjadi kambing hitamnya. Sebab, korupsi dianggap sebagai cara partai untuk mendapatkan dana yang besar dalam waktu singkat.

Dalam survei Litbang KOMPAS tahun 2002, sebanyak 84,6% responden (n=862) menyatakan bahwa parpol tidak transparan dalam mencari dana. Hasil ini melengkapi survei Litbang KOMPAS di tahun sebelumnya, yang menyebutkan bahwa 47,8% responden (n=810) menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja parpol. Survei ini kurang lebih menunjukkan bahwa sebagian besar responden kecewa dengan parpol, karena diantaranya ada 12,5% responden yang menjawab tidak tahu, dan 39,7% responden menyatakan tidak kecewa. Lagi-lagi alasannya adalah korupsi, dan tentu saja parpol adalah pelakunya.

Di tengah persepsi publik yang menyebut bahwa parpol itu korup, nyatanya era reformasi tetap mampu melahirkan anti-tesis dari bobroknya partai politik di Indonesia. Anti-tesis itu adalah: Partai Keadilan (PK); dan kini disebut sebagai Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Di tengah tren kekecewaan publik terhadap parpol, PKS justru melawan tren tersebut. Prestasi elektoral PKS tahun 2004 adalah buktinya. Dari hasil pemilu 2004, PKS meraih suara sebanyak 7,34%, dan jumlah ini melesat jauh dari hasil pemilu 1999 di mana PKS (saat itu PK) meraih 1,36% dari total jumlah suara. 

Beberapa ahli menerka-nerka berbagai variabel yang mendorong PKS mencapai prestasi fantastis tersebut. Namun, semua mengerucut pada satu kesimpulan: bahwa PKS memiliki organisasi kepartaian yang solid hingga level akar rumput, dan partisipasi anggota partai yang begitu optimal (Permata 2008; Rahmat 2007; Muhtadi 2012).

Lalu apa kaitannya dengan isu korupsi? Sederhananya, soliditas dan partisipasi membuat angka korupsi partai semakin tertekan. Dengan alasan mahalnya biaya politik, logikanya, soliditas dan partisipasi membuat biaya politik yang mahal itu mampu ditanggung secara kolektif oleh anggota partai. Jika Anda pernah mendengar adagium kader PKS yang berbunyi, “Sunduquna Juyubuna” (dana dari kantong kami sendiri), itu adalah cermin soliditas organisasi PKS yang bukan sekedar isapan jempol belaka.

Mari kita lihat bagaimana riwayat anti-korupsi PKS.

Pertama, PKS mampu mengumpulkan iuran anggota yang lebih signifikan dibandingkan dengan partai lain. Dalam studi Didik Suprianto, dkk. (2011) yang berjudul Anomali Keuangan Politik, PKS dianggap sebagai satu-satunya parpol yang mampu mengumpulkan iuran anggota. Yang perlu disadari adalah, iuran anggota merupakan prosedur pendanaan partai yang legal (diatur dalam UU partai politik), namun, justru ditinggalkan sendiri oleh kebanyakan partai. Kemampuan pengumpulan iuran adalah indikator paling jelas bahwa anggota partai memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap partai. Dan ini dimiliki oleh PKS.

Kedua, komitmen kuat anggota PKS membuat partai ini mampu menekan biaya operasionalnya sendiri. Misalnya, para kader PKS mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan partai meski dibayar secara cuma-cuma, bahkan, rela tidak dibayar sama sekali (Muhtadi 2012). Beberapa kader di tingkat daerah bahkan mengalihfungsikan rumah pribadinya sebagai kantor cabang partai (Machmudi 2006). Salah satu yang cukup fenomenal adalah, pengumpulan dana melalui aksi GALIBU (Gerakan Lima Puluh Ribu), di mana lewat aksi ini, PKS meraih Rp 2,4 miliar yang kemudian digunakan untuk membiayai Musyawarah Nasional 2015 lalu.

Ketiga, dalam catatan sejarah, kader PKS memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi. M. Imdadun Rahmat (2008) dalam bukunya yang berjudul Ideologi Politik PKS, menyebut bahwa gerakan melawan korupsi sudah dilakukan sejak partai ini muncul di arena politik nasional. Nurhmahmudi Ismail, seorang kader PKS yang menjabat sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan era presiden Gus Dur, pernah berupaya memberantas korupsi birokrasi di tubuh kementeriannya. Hanya dalam waktu sepuluh bulan kerja, tidak kurang dari 15 kasus korupsi besar telah dibongkar. Kasus ini melibatkan konglomerat hitam, bahkan terkait dengan bisnis “keluarga cendana” yang sebelumnya belum pernah bisa disentuh (Rahmat 2008: 46).

Contoh lain, misalnya, PKS merupakan partai yang dianggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling sering melaporkan gratifikasi. KOMPAS tahun 2008 pernah memberitakan bahwa PKS melaporkan gratifikasi kepada KPK sebesar Rp 1,9 miliar, yang dibandingkan dengan partai Golkar sebagai partai yang lebih besar dari PKS, hanya melaporkan sebesar Rp 15,8 juta pada saat itu. Pelaporan gratifikasi tentu saja adalah soal moral, dan fakta ini menunjukkan bahwa banyak pejabat publik dari PKS yang mampu menunjukkan integritasnya.

Saya akan berikan lagi contoh yang lain. Beberapa kader PKS di daerah pernah melaporkan berbagai praktik korupsi dan telah “menyelamatkan” uang negara hingga Rp 739,5 miliar. Salah satu kader PKS juga pernah menjadi kunci dalam pengungkapan skandal korupsi dana haji di departemen agama RI. Kemudian di tingkat lokal, beberapa kader PKS yang menjabat sebagai anggota DPRD pernah menolak pemberian suap, bahkan melaporkan para penyuap tersebut kepada penegak hukum. (Noor 2006: 138).

Dengan demikian, tidak hanya kemampuan pengelolaan dana partai yang cukup baik, PKS juga mampu membuktikan semangat perjuangannya yang pernah tertuang dalam “Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan PK Sejahtera.” Semangat tersebut berbunyi: Substansi moralitas perjuangan PK sejahtera sendiri adalah bersih, peduli dan profesional (DPP PKS 2008: xi).

Kita memang tidak bisa menafikan bahwa ada beberapa kader PKS yang terjerat kasus korupsi. Tapi, itu juga tidak bisa membuat kita menutup mata bahwa PKS mampu mempertahankan komitmennya sebagai “partai bersih.” Hal ini masih dapat kita lihat dalam konteks bagaimana PKS mengelola organisasinya.

Pada 2015, Indonesia Corruption Watch (ICW) menobatkan laporan keuangan PKS sebagai yang paling transparan dibandingkan partai lain. Indikator yang digunakan adalah respons uji akses terhadap masing-masing Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai. Hasil dari respons uji akses menunjukkan bahwa DPP PKS memberikan laporan keuangan pada mediasi pertama. Dengan kata lain, PKS merupakan yang paling responsif saat publik mengakses laporan keuangan partai. Perlu digarisbawahi, kemudahan akses laporan keuangan menunjukkan indikasi bahwa laporan tersebut transparan, dan tentu saja transparansi adalah indikator paling sederhana untuk menunjukkan bahwa partai politik lebih bebas korupsi.

Jadi, apa yang sebenarnya ingin saya sampaikan?

Ini adalah riwayat anti-korupsi PKS, sebuah partai yang lahir dari rahim reformasi, dan telah membawa semangat reformasi yang menginginkan negara ini terbebas dari korupsi. Saya hanya ingin agar fakta ini diketahui banyak orang. Oleh sebab itu, saya berpikir, dengan track record ini, kita perlu memberikan kesempatan lebih pada PKS untuk mengelola negara jika kita peduli pada isu korupsi.

Grady Nagara

Penulis adalah peneliti dan pengamat politik, alumnus Universitas Indonesia, dan anggota Kelompok Muslim Dialektis (Kemudi)

https://kumparan.com/grady-nagara/pks-dan-riwayat-anti-korupsinya

Membanggakan, Realisasi PAD Jabar di Bawah Aher Capai 101,3 Persen


BANDUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) berhasil melebihi target pendapatan asli daerah (PAD) yang diraih tahun 2016 ini. Realisasi PAD Provinsi Jawa Barat memcapai 101,3 persen.

“Dari target pendapatan Rp 26,491 triliun per 19 desember lalu sudah tercapai Rp 26,644 triliun atau sudah melebihi 101,33 persen dari total target pendapatan ” kata Kepala Dispenda Dadang di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (23/12).
Dadang mengaku kesuksesan melebihi target tersebut juga disumbang dari terobosan program bebas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). 

Progam ini sebelumnya dikeluarkan Dispenda pertengahan tahun untuk menarik minat wajib pajak membayar kewajiban.

Sosialisasi yang hadir secara masif, kata dia, ditambah dengan persiapan matang memberikan sumbangan besar ke pendapatan. Bahkan mencapai dua kali lipat dibanding biasanya.
Pencapaian pendapatan sektor PKB berhasil meraih Rp 6,36 triliun atau 101,82 persen. Melebihi target yang ditetapkan dalam APBD 2016 sebesar Rp 5,928 triliun. 
“Sementara dari sektor BBNKB I, tercatat target Rp 4,505 triliun dan yang sudah terealisasi Rp 4,765 triliun atau 105,76 persen dari target.Sedangkan dari sisi BBNKB II sudah melampaui angka 103,52 persen dari target,” ujarnya.
Jumlah ini pun diprediksinya masih akan bertambah sampai akhir tahun. Realisasi PKB diperkirakan akan menyentuh 103 atau 104 persen dari target sementara BBNKB bisa mencapai 107 persen.
Ia pun optimis bisa menaikan target PKB ke depannya sebesar Rp 6 triliun. Bersamaan dengan peningkatan upaya sosialisasi yang terus menerus.
Program bebas BBNKB dan denda PKB ini tidak hanya berdampak positif ke pendapatan. “Saya yakin ke depan bisa menekan jumlah kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) yang jumlahnya masih di atas 2 juta unit,” tuturnya.

Sumber : ROL

DPC Karawaci Sumbang 3 Sapi dan 11 Ekor Kambing Untuk Kurban

tengkuuu

tangerang.pks.id – Alhammdulillah pemotongan kurban DPC Karawaci dimulai senin (12/9) jam 09.00. Didahului dengan pembukaan yang dipimpin Hariri, selaku Ketua Pelaksana kurban tahun ini.

Hariri memberikan sambutan serta arahan teknis terkait kurban  DPC ini sekaligus menyebutkan nama-nama mereka yang menunaikan kurban tahun ini. Selanjutnya sambutan oleh ketua DPC Karawaci Muhammad Hasan yang menjelasakan makna kurban serta kegiatan PKS KARAWACI selama ini pada warga sekitar.

Sejak pagi ratusan warga sudah berkumpul di sekitar tempat pemotongan kurban yang berlokasi disamping rumah kader Ence. Warga sangat senang dan antusias menyaksikan pemotongan kurban sapi sebagai pemotongan awal kurban PKS ini. Tampak hadir juga Ketua DPD PKS Kota Tangerang Tengku Iwan yang juga merupakan kader Karawaci.          

Tim pemotongan serta tim penyembelihan hewan kurban tahun ini dikondisikan dengan baik oleh panitia sehingga proses pemotongan, pembagian porsi serta pembagian pada warga berlangsung lancar dan cepat. Tim panitia ini terdiri dari kader PKS dan warga, suasana kebersamaan yang selalu terasa dalam setiap agenda dakwah PKS.

Alhamdulillah tahun ini DPC Karawaci memotong kurban sapi 3 ekor dan kambing 11 ekor. Semoga di tahun selanjutnya akan terus bertambah. Amiin

                    hasanhasan2hasan4hasan5

Gelegar TOP Jilid II DPC PKS Karawaci

66906c65-f24f-4655-877e-3bf2eee1952a

pks-kotatangerang.org – Salah paham tentang arah dan garis perjuangan PKS yang terjadi di masyarakat membuat pandangan minus masyarakat tentang PKS tak dapat dihindari. Jadi tugas seluruh kader beserta jajaran struktur untuk terus melakukan sosialisasi apa dan siapa itu PKS ke masyarakat.

Salah satu media untuk menjembatani salah paham tadi adalah kegiatan Training Orientasi Partai atau TOP. Agenda TOP ini jadi salah satu kegiatan yang di anggap ampuh untuk me-reduksi kesan atau persepsi yang salah terhadap PKS. Masyarakat di ajak hadir untuk mendengarkan langsung paparan para pengurus PKS terkait aktiftas politik maupun pelayanan dan advokasi keperluan masyarakat sehingga mereka mendengar dari sumbernya langsung, tanpa bias informasi. Lalu setelah mereka paham apa dan siapa PKS, mereka langsung diajak untuk bergabung menjadi anggota.

Seperti TOP yang dilaksanakan oleh DPC Karawaci Ahad (4/9) lalu. Masyarakat di undang untuk hadir di agenda yang dilaksanakan di RM.Pecak Gabus Resto Sumur Pacing Karawaci. TOP yang di adakan kali ini adalah kali ke-dua dimana perwakilan peserta TOP utusan dari DPRa se-Karawaci.

Pukul 08.00 peserta mulai berdatangan hadir memenuhi undangan. Ketua panitia Rudy Hadiyanto menyebut dari daftar hadir yang ada peserta mencapai 34 orang, belum termasuk mereka yang hadir tanpa menulis absen di daftar hadir. Acara dimulai jam 08.30, Pembicara pertama Heru Kabariyanto dengan gayanya yang semangat mengupas materi tentang Syumuliatul Islam dengan jelas dan gamblang memaparkan dalil-dalil qur'an serta hadits, sehingga pemahaman peserta semakin kuat tentang kesempurnaan Islam yang mencakup segala hal dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Tak kalah menarik pembicara kedua Tengku Iwan Jayasyah Putra, ST. yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kota Tangerang memaparkan dan mengenalkan dasar hukum, historis & prinsip-prinsip lahirnya Partai Keadilan Sejahtra sebagai partai dakwah. Diakhir pemaparan Tengku yang juga aktif sebagai aleg DPRD ini juga memberikan doorprize kepada peserta yang dapat menjawab pertanyaan yang di berikan.

Secara keseluruhan acara TOP berjalan lancar, di penghujung acara panitia membagikan kupon pengambilan daging qurban yang akan dilaksanakan tanggal Senin (12/9) besok di Margasari Karawaci. Data sementara qurban DPC Karawaci hingga saat ini adalah 4 sapi 4 kambing.

Peserta TOP sudah dikelompokkan dalam beberapa grup halaqoh dimana follow up selanjutnya akan diadakan pengajian rutin pekanan. Alhamdulillah terbentuk 4 grup Taklim Rutin Partai (TRP) laki-laki & 1 grup TRP perempuan. Semoga para peserta dan panitia mendapatkan rahmat & keberkahan dari Allah.