Jakarta – Usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo soal dana pembiayaan Rp1 triliun untuk masing-masing parpol setiap tahun, harus diawali dengan pembuatan dasar hukumnya yakni undang-undang. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengaku saat ini tidak ada landasan hukum yang mengatur pembiayaan dana partai dari pemerintah itu. Dia mengaku siap untuk menginisiatifkan pembuatan Rancangan Undang-undang itu. …
Continue reading “Terkait Dana Parpol, Fahri : Harus Ada UU Baru Tentang Pembiayaan Politik”