Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tangerang menyampaikan Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang, Rabu (2/9/2026).
Pandangan umum fraksi tersebut dibacakan langsung oleh Juru Bicara Fraksi PKS, Ridwan Akbar, S.Sos., M.Si. Dalam penyampaiannya, Fraksi PKS memberikan sejumlah saran, catatan, dan pertanyaan mendasar terkait pengelolaan keuangan daerah, pembangunan infrastruktur penanganan banjir, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam pemaparannya, Ridwan Akbar menyoroti adanya kenaikan belanja modal sebesar Rp214 miliar, seiring dengan peningkatan target pendapatan daerah dari Rp5,150 triliun menjadi ada penambahan Rp33 miliar pada APBD Perubahan.
”Fraksi PKS mempertanyakan dasar dan pertimbangan peningkatan belanja modal tersebut. Kami meminta penjelasan rinci mengenai daftar kegiatan prioritas yang akan dibiayai, lokasi, nilai anggaran, hingga manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” ujar Ridwan Akbar.
Pada sektor infrastruktur, Ridwan menyoroti rencana pengadaan lahan untuk pembangunan tandon air di Kecamatan Larangan, khususnya di wilayah Kelurahan Larangan Utara dan Cipadu. Langkah ini dinilai vital mengingat Pemerintah Provinsi Banten telah menganggarkan pembangunan fisik tandon air tersebut pada APBD 2027.
”Warga Kecamatan Larangan sangat menantikan pembangunan tandon air ini untuk meminimalisir dan mengantisipasi banjir yang kerap melanda wilayah pemukiman warga,” tegasnya.
Guna mendorong perekonomian warga dan sektor UMKM, Fraksi PKS secara khusus mendorong Pemerintah Kota Tangerang untuk menghadirkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Daerah sebagai BUMD.
”Kehadiran BPRS Daerah dinilai penting sebagai solusi atas maraknya praktik bank keliling ilegal maupun pinjaman online (pinjol) ilegal yang kian meresahkan dan menjerat perekonomian masyarakat kecil,” ujarnya.
Di akhir pandangannya, Fraksi PKS mengingatkan Pemkot Tangerang untuk terus menjaga akuntabilitas dan efektivitas serapan anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga serta mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
