Bersama Melayani Rakyat
Jakarta (19/7) – Anggota MPR RI dari Fraksi PKS Hermanto mengingatkan pemerintah agar tidak menyerahkan jutaan lapangan kerja di dalam negeri kepada pekerja asal Negeri Tiongkok. Oleh karena, menurut Hermanto, saat ini terdapat 28,51 juta orang miskin di Indonesia yang harus dilindungi oleh negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945. Hal ini …
Continue reading “Jangan Serahkan Jutaan Lapangan Kerja kepada Pekerja Tiongkok”
Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mengapresiasi pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang membolehkan wanita anggota TNI mengenakan jilbab. "Ini pernyataan yang sangat positif dan konstruktif dari Panglima khususnya bagi para muslimah anggota TNI. Karena itu Fraksi PKS mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang tulus," kata Jazuli dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Senin (4/7). Anggota Komisi …
Continue reading “Jilbab untuk Muslimah TNI, PKS: Panglima TNI Top!”
Jakarta (24/6) – Anggota Komisi II DPR RI Hadi Mulyadi meminta agar Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan secara rinci dan tertulis atas 72 perda pendidikan yang turut serta dibatalkan dalam 3.143 perda yang ditinjau. Pasalnya, menurut Hadi, pembatalan perda pendidikan tersebut tidak selaras dengan pernyataan Mendagri di Raker dengan Komisi II, Rabu (23/6), dimana pembatalan perda …
Continue reading “Mendagri Harus Jelaskan Soal Pembatalan 72 Perda Pendidikan di Beberapa Daerah”
Jakarta (20/6) – Fraksi PKS MPR RI menyelenggarakan Kuliah Perdana Sekolah Konstitusi di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta ,Senin (20/6). Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendorong agar Sekolah Konstitusi tersebut mampu menjawab beragam persoalan Umat Islam melalui ilmu, bukan dengan cara agitatif. “Fraksi PKS MPR RI …
Continue reading “Hidayat: Permasalahan Umat Islam Harus Dikaji dengan Ilmu”
Jakarta (16/6) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Almuzzammil Yusuf mendesak Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengumumkan kepada masyarakat peraturan daerah (Perda) mana saja yang dibatalkan oleh Pemerintah. “Pemerintah harus transparan karena Pemda, DPRD, dan masyarakat ingin mengetahui perda mana saja yang telah dibatalkan. Mereka juga ingin mengetahui argumentasi dan hasil kajian …
Continue reading “Batalkan 3.143 Perda, PKS Desak Mendagri Transparan”
Jakarta (16/6) – Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan Seminar “Berguru pada Kepahlawanan Kasman Singodimedjo”, di Aula Rumah Jabatan Anggota (RJA), Kalibata, Jakarta, Kamis (16/6). Dalam kesempatan tersebut, Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menilai Kasman Singodimedjo layak agar dipertimbangkan untuk memperoleh Gelar Pahlawan Nasional. “Kasman Singodimedjo memiliki catatan perjuangan kemerdekaan baik secara militer maupun secara politik. …
Continue reading “Fraksi PKS Usulkan Raden Kasman Singodimedjo Menjadi Pahlawan Nasional”
Jakarta (17/6) – Pembatalan sejumlah peraturan daerah (perda) oleh pemerintah dinilai terlalu berlebihan. Alih-alih menghilangkan hambatan investasi, penghapusan perda justru dapat melemahkan demokrasi Pancasila. Anggota FPKS MPR RI Ahmad Zainuddin mengatakan, pembatalan sejumlah perda akan berdampak pada pelemahan sistem demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia. Menurutnya, kebijakan pemerintah membatalkan perda justru mendorong terciptanya liberalisasi yang …
Continue reading “Pembatalan Sejumlah Perda oleh Pemerintah Dinilai Berlebihan”
PKS Kota Tangerang – Jakarta (7/6) Aturan berjilbab dalam agama Islam bukan sekedar mode, tetapi merupakan perintah untuk menutupi aurat wanita, dimana standar dan batasan sudah ditetapkan agama, juga sebagai perwujudan hak asasi manusia. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2016) Lebih lanjut, …
Continue reading “Aturan Jilbab Adalah Perwujudan Hak Asasi Manusia”
PKS Kota Tangerang – Jakarta. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR Jazuli Juwaini menyayangkan sikap otoritas pemerintah Tiongkok yang melarang pegawai pemerintah, mahasiswa, anak-anak dan masyarakat di wilayah muslim berpuasa selama Ramadan. Pemerintah setempat sudah bertahun-tahun melarang muslim di Xinjiang yang mayoritas merupakan etnis Uighur untuk berpuasa. Menurut dia, secara universal pemerintah Tiongkok telah melanggar hak …
Continue reading “Tiongkok Larang Etnis Uighur Puasa, PKS Minta Jokowi Diplomasi”
PKS Kota Tangerang – Jakarta (29/5) Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR, Jazuli Juwaini mengapresiasi terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Jazuli salah satu hukuman berupa kebiri kimia pantas diberlakukan untuk pelaku kejahatan seksual anak. “Hukuman kebiri sebagai …
