Sekretaris Fraksi PKS, Edi Suhendi, yang juga merupakan anggota DPRD Kota Tangerang dari Dapil IV (Kecamatan Larangan, Karang Tengah dan Ciledug), menyampaikan keluhan warga Kecamatan Larangan yang hingga kini masih kerap terdampak banjir saat curah hujan tinggi. Ia mengungkapkan, genangan air di wilayah tersebut dapat mencapai ketinggian rata-rata sekitar satu meter.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyerahan Rekomendasi LKPJ Wali Kota Tahun 2025 yang digelar pada Rabu, 29 April 2026.
Menurut Edi, salah satu solusi yang sebelumnya diusulkan ke Pemerintah Kota Tangerang adalah pembangunan tandon besar di wilayah Cipadu dan Larangan Utara yang diharapkan dapat mengatasi banjir di kelurahan Cipadu, Gaga, Larangan Utara dan Larangan Selatan. Namun, ia mempertanyakan kejelasan anggaran untuk pembelian lahan yang dinilai belum terealisasi.
“Pada tahun 2025 sempat ada anggaran untuk pembelian lahan tandon besar, tetapi hilang atau bergeser. Kemudian dalam pembahasan anggaran 2026 juga sempat muncul, namun kembali bergeser,” ujarnya.
Ia menyoroti bahwa hingga saat ini proses masih berada pada tahap rencana pembelian lahan, yang sudah memakan waktu dua tahun anggaran. Jika kondisi tersebut terus berlanjut, Edi memperkirakan pembangunan fisik tandon bisa membutuhkan waktu tambahan tiga hingga empat tahun lagi.
“Ini baru tahap pembelian lahan saja sudah dua tahun. Untuk pembangunannya bisa tiga sampai empat tahun lagi. Kami menunggu kejelasan, apakah warga akan terus dibiarkan mengalami banjir tanpa adanya tindakan nyata dari Pemerintah Kota” tegasnya.
Sebelumnya Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, telah meninjau langsung ke RW 06 Kelurahan Cipadu, lokasi lahan yang direncanakan menjadi area pembangunan tandon pada tanggal 27 April 2025. Kunjungan tersebut juga didampingi oleh Edi Suhendi sebagai perwakilan DPRD, untuk berdialog dengan warga dan perangkat setempat dalam rangka memastikan kesiapan lokasi serta mendengar langsung aspirasi masyarakat.
Meski demikian, hingga kini realisasi program tersebut belum menunjukkan perkembangan signifikan dari sisi penganggaran.
Fraksi PKS, lanjut Edi, mendorong agar kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 dapat lebih baik, khususnya dalam penanganan banjir di wilayah timur Kota Tangerang yang dinilai rawan terdampak.
