BANDUNG (28/4) – Pendidikan menempati posisi penting dalam pembangunan sebuah bangsa. Pendidikan memberikan kontribusi pemecahan terhadap persoalan yang tidak bisa dipecahkan masyarakat modern. Oleh karena itu, salah satu kebijakan dasar bangsa yang progresif harus membangun, menyediakan, dan mendukung kualitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan kekinian warga negaranya.
Hal itulah yang mendasari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam melakukan terobosan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA). Pada 2014, APK tingkat SMA di Jawa Barat (Jabar) ini hanya 61%. Memang angka tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelum orang nomor satu di Jabar ini berkuasa. Misalnya, pada 2008 hanya 51%. Namun, angka tersebut dirasakan Heryawan kurang. Dia berobsesi pada 2018, APK tingkat SMA di Jabar ini harus mencapai 98% ke atas.
"Saya mempunyai target pada 2018 harus mencapai 98%. Dan, ini harus dimulai sekarang, negara harus hadir dalam pendidikan warganya," ungkap Heryawan, akhir pekan lalu. Atas dasar itu lah, Heryawan mempunyai siasat dalam meningkatkan APK, dimulai pada tahun anggaran perubahan. Gubernur yang biasa disapa Aher itu mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berniat menggenjot anggaran pendidikan untuk mendongkrak angka partisipasi kasar SMA. Dia juga sudah meminta pemerintah pusat agar pengalihan status SMA di bawah pengelolaan pemerintah provinsi, khusus Jawa Barat, bisa dipercepat. "Kami akan membangun infrastruktur besar-besaran," ucapnya.
Dipetakan
Aher mengaku sudah meminta Dinas Pendidikan memetakan sebaran SMA di Jawa Barat. Tahun ini disiapkan pula rencana membangun sekolah baru di wilayah blank-spot SMA. "Saya sudah tugaskan Dinas Pendidikan untuk memetakan di mana saja harus membangun SMA baru, supaya bisa menampung. Sekarang sudah mulai dipetakan," tuturnya. Menurut Aher, Pemprov Jabar akan meminta pengangkatan guru honorer sebanyak-banyaknya untuk mengisi sekolah baru tersebut. "Guru honorer yang sangat banyak itu kami tampung di situ. Kalau belum diangkat pusat menjadi pegawai negeri sipil, kami akan mempekerjakan mereka dengan gaji standar UMK (upah minimum kabupaten/kota)."
Aher berjanji rencana mendongkrak APK SMA di Jabar akan dimulai dalam anggaran perubahan tahun ini. "Pada 2015, di samping memetakan, kami juga akan membebaskan lahan. Tahun 2016, sudah mulai membangun SMA baru, sambil sementara membuat SMA satu atap dengan SMP yang ada." Aher pun mengatakan untuk mendongkrak angka partisipasi itu, dia berniat membangun 6.000 ruang kelas baru untuk siswa SLTA di Jawa Barat. Dia mengaku mendapat kritik soal rencana itu akibat kekhawatiran tidak ada guru yang bakal mengisi ribuan kelas baru itu. "Lebih baik ada dulu ruang kelasnya, daripada guru tidak ada dan ruang kelas baru juga tidak ada."
Menurut Aher, kebanyakan kasus putus sekolah jenjang SLTA berada di wilayah selatan Jawa Barat. "Yang paling banyak itu di daerah selatan. Kami pun akan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan di wilayah tersebut, karena bukan hanya faktor ketiadaan ruang kelas, melainkan ada juga faktor kebiasaan masyarakat yang merasa pendidikan cukup sebatas lulus sekolah dasar," jelas Heryawan.
Keterangan Foto:
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (tengah, memegang microphone) saat meluncurkan Program Jabar Menghafal dalam upaya meningkatkan membaca Al-Qur’an bagi siswa-siswi SMA/SMK di Halaman Gedung SMAN 3 dan 5 Kota Bandung, Jalan Belitung Nomor 8, Kota Bandung, Senin (02/03/2015).
Sumber: http://www.mediaindonesia.com