Tangerang — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tangerang telah menyerahkan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Bantuan Partai Politik kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Banten pada Januari 2021 lalu.
Hari Kamis, 8 Maret 2021 BPK Banten menyatakan laporan tersebut telah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Dinyatakan pula tingkat kepatuhannya memadai, karena tidak ada temuan signifikan pada laporan PKS. Hal itu disampaikan pada pertemuan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KesBangPol) Kota Tangerang.
Partai Politik (parpol) berkewajiban melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Partai Politik.
Sebagai salah satu partai penerima bantuan keuangan partai politik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), PKS telah memenuhi kewajibannya dan menggunakan bantuan dana tersebut sesuai dengan alokasinya. Bantuan tersebut diberikan kepada partai politik untuk pendidikan politik dan operasional partai.
Dalam penyerahan laporan keuangan tersebut, ada tiga laporan yang harus dipenuhi oleh PKS yakni laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuab keuangan partai politik per kegiatan serta rekapitulasi barang inventaris, barang persediaan habis pakai, penggunaan jasa yang dibiayai dari dana bantuan keuangan partai politik.
Bendahara DPD PKS Kota Tangerang dr Gunarso, Sp An mengungkapkan, "Alhamdulillah, kami bersyukur dengan hasil pemeriksaan dari BPK. Pernyataan dari BPK terkait LPJ kami menunjukan komitmen PKS dalam membangun keuangan partai yg akuntabel dan profesional, serta bisa dipertanggungjawabkan kepada publik".
Ke depannya, PKS Kota Tangerang pun berkomitmen untuk tak hanya konsisten dalam mewujudkan cita-cita politiknya, tapi juga hadir dalam memberikan pendidikan politik, penciptaan iklim politik yang kondusif serta menyerap aspirasi masyarakat Indonesia seluruhnya.
(frz)