Tangerang – Pandemi Covid-19 yang hampir dua tahun terjadi belum terlihat ada tanda-tanda akan segera mereda. Korban nyawa berjatuhan setiap hari. Begitu juga korban ekonomi masyararakat sangat terasa memukul Indonesia.
Seluruh lini sektor usaha terkena dampak, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menyelamatkan UMKM adalah sebuah keharusan, mengingat posisinya sebagai mayoritas sektor usaha di Indonesia, termasuk di Kota Tangerang.
"Program Group Mentoring Bisnis (GMB) dan Rumah Berdaya UMKM adalah bagian dari penyempurnaan pola pengelolaan dampak pandemi dalam aspek ekonomi yang sudah kita uji cobakan dalam waktu lebih setahun terakhir," terang Ketua DPD PKS Kota Tangerang dalam kata sambutannya secara virtual zoom pada Webinar BPJE hari Sabtu (1/5).
Apa Itu Group Mentoring Bisnis
GMB menurut pemaparan Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi (BPJE) DPD PKS Kota Tangerang, Hendro Pranoto program yang akan mulai diaktifkan pada tanggal 29 Mei 2021 itu adalah kelompok kecil yang memiliki komitmen tinggi dengan beranggotakan para pebisnis dan atau calon pebisnis untuk mencapai target bisnis yang disepakati bersama.
Lantas mengapa perlu GMB? Menurut studi Michael E. Gerber dalam bukunya berjudul E-Myth menyebutkan bahwa 80% bisnis mati pada tahun pertama perjalannya dan 80% dari yang tersisa menyusul mati dalam 5 tahun kemudian.
Artinya dari 100 orang pebisnis baru, pada tahun pertama ada 80 orang yang tumbang dan pada 5 tahun berikutnya hanya 4 orang yang bertahan, sementara 95 lainnya tumbang. Dan 90% masalah dalam bisnis terjadi karena ketidaktahuan pemilik bisnis.
Di negara maju wirausaha seakan menjadi harga mati bagi negara manapun di dunia ini yang ingin naik ke level yang lebih tinggi sebagai negara maju. Sosiolog David McClelland menetapkan batas 2% dari total jumlah penduduk haruslah pengusaha agar suatu negara bisa disebut sebagai negara maju.
Sementara standard saat ini mensyaratkan minimal 14%. Faktanya tahun 2018, persentase jumlah pengusaha di Indonesia baru 3% dari jumlah penduduk. Persentase tersebut jauh tertinggal dibandingkan dengan Singapura, Malaysia atau Thailand, yang masing-masing memiliki persentase pengusaha sebanyak 7%, 6% dan 5%.
Jumlah wirausaha di Amerika Serikat bahkan sudah mencapai 14% dari total jumlah penduduknya. Tiongkok dan Jepang 14% dan India 10%.
Fakta di Indonesia dan Internal PKS
Mengapa PKS harus fokus program ini? Menurut data survei nasional yang dilakukan bahwa 85% kader PKS itu masuk dalam golongan mustahik (golongan yang boleh menerima zakat). Sedangkan menurut survei provinsi bahwa 80% kader PKS incomenya dibawah 5 juta. Sedangkan 98% usaha kader adalah mikro-kecil.
Selain hal tersebut diatas, bahwa menurut arahan dari Ketua Majelis Syuro PKS bahwa PKS tidak akan menerima sponsor maupun dana gelap yang akan membuat ideologi partai tergadai. Ini bisa terjadi saat Pileg/Pilkada yang merupakan hajat 5 tahunan dan pilkada seringkali rupiah menjadi batu sandungan kader untuk maju berkompetisi.
"Dalam jaulah yang saya lakukan dengan Presiden PKS, satu hal yang selalu saya perbincangkan, dan memang PR (pekerjaan rumah –red) terbesar kita ini adalah PR ekonomi," terang Abah Iwan Kurniawan, Lc saat menjadi Keynote Speaker dalam Webinar BPJE, Sabtu (1/5).
Satu hal yang beliau perhatikan betul, tambah Abah Iwan, bahwa diantara kader-kader ini harus muncul menjadi pengusaha-pengusaha yang memang nantinya tumbuh besar seiring dengan kemajuan dakwah kita. Dan tujuannya kembali lagi untuk mensupport dakwah.
Dalam kacamata makro ekonomi Indonesia adalah sebuah negara dengan jumlah UMKM yang sangat besar sekali, dengan menyerap tenaga kerja yang banyak sekali. Akan tetapi jika kita berhitung akan berapa jumlah pengusaha menengahnya kita ini 0,8%.
"Saya belum dapat update terbaru apakah pandemi ini bisa menaikkan atau menurunkan jumlah pengusaha kelas menengahnya. Yang jelas jika ikut standar global, untuk ukuran negara yang kuat secara ekonomi adalah jumlah pengusaha kelas menengahnya harus diatas 4%," jelas Abah Iwan.
Abah Iwan juga mengingatkan bahwa perjuangan kemandirian ekonomi ini harus terus kita jaga, kita harus berkolaborasi, bersilaturahim dengan seluruh lapisan masyarakat yang lain. Mari kita datangi lembaga-lembaga yang ada, mari kita silaturahim dengan pemerintah daerah, kita bersilaturahim dengan lembaga-lembaga keuangan, dengan BUMN-BUMD, kita berkolaborasi dengan siapa pun dalam hal program kemandirian ekonomi bangsa ini.
Sebuah institusi itu punya masa depan yang baik jika orang-orang yang menghidupinya lebih banyak daripada orang-orang yang mencari penghidupan didalamnya. Sebuah negara bisa optimis kalau orang-orang yang ingin berdikari (berdiri diatas kaki sendiri) lebih banyak dari orang-orang yang ingin disubsidi.
Pemiskinan dan Langgengnya Kekuasaan
"Saya sudah kaji sejarah, tidak ada ceritanya sebuah negara menjadi besar dan menjadi berhasil karena subsidi. Justru subsidi ini akan membawa kehancuran pada negara tersebut," terang Abah Iwan dengan gamblang.
Saya sering mencontohkan, lanjut Abah Iwan, bagaimana seorang pemimpin Libya, Moamar Khadafi berkuasa 40 tahun, dan mensubsidi rakyatnya. Akan tetapi ternyata dia di tembak mati oleh rakyat yang dia subsidi selama ini.
Begitu juga 32 tahun kekuasaan Saddam Husein, dan tidak sedikit dia mensubsidi rakyatnya justru dia di gantung oleh rakyat yang di subsidinya. Dan juga bisa kita katakan bahwa Pak Harto dijatuhkan oleh rakyat yang dia pimpin selama 32 tahun. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa subsidi yang besar dilakukan di zaman orde baru itu adalah subsidi energi.
Menurut Abah Iwan dalam suatu diskusi menarik di MD, dapat disimpulkan bahwa ternyata model memiskinkan masyarakat demi langgengnya sebuah kekuasaan itu bisa saja dilakukan oleh seorang pemimpin. Karena itu, mari kita lawan dengan narasi kemandirian.
(Editor : Oyik)
